Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956

Pengubahan Undang-undang Pemilihan Umum (undang-undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-negara No. 29 Tahun 1953) *)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1956

Pembubaran Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonom

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1956

Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang *)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1956

Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud dalam Pasal 11 "krosok Ordonnantie 1937" (lembaran-negara 1937 No. 604) untuk Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956

Pengubahan "overschrijvingstarief" yang Dilampirkan Pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-nama Barang-barang Tetap(staatsblad 1949 No. 282) *)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1956

Pembebasan Pegawai Negeri dari Kewajibannya untuk Membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956

Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1956

Pernyataan Berlakunya Peraturan "ordonnantie Aetherische Olien" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 601) dan "verordening Aetherische Olien" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 605) untuk Minyak Kayu Putih

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956

Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia *)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1956

Urusan Pembelian Minyak Kayu Putih

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956

Perpanjangan Jangka Waktu Masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentukberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 *)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1956

Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Agama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah *)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1956

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1952 Mengenai Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam Lapangan Partikelir (lembaran-negara Tahun 1952 No. 17)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota-besar dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah *)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1956

Perjalanan Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1956

Penetapan "undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1954 Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang-undang dan Tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya *)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1956

Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Para Hakim Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956

Pembelanjaan Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1956

Dewan dan Majelis Perniagaan dan Perusahaan