215 Peraturan ditemukan

UU 1995

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995

Perhitungan Anggaran Belanja Tahun 1993/1994

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995

Izin Usaha Industri

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati Ii Tangerang dari Wilayah Kotamadya Dati Ii Tangerang ke Kecamatan Tigaraksa di Wilayah Kabupaten Dati Ii Tangerang

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Semen Tonasa

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1995

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/dudanya

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum,peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Serta Janda/dudanya

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum,peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Serta Janda/dudanya

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1995

Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1994/1995 ke Tahun Anggaran 1995/1996

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroaan (persero)

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995

Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Alam di Museum

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1995

Perubahan Pp 36-1985 Tentang Pelaksanaan Uu 16-1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Uu 5-1995

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Tambang Timah

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1995

Pembentukan 2 (dua) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Dompu dalam Wilayah Propinsi Dati I Ntb

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1995

Pembentukan 2 (dua) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Gunung Kidul dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Angkasa Pura Ii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Semen Padang

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Telekomunikasi Indonesia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995

Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Kota Baru dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Selatan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1995

Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bogor, Karawang dan Bandung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995

Perlakuan Perpajakan dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995

Komisi Banding Paten

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat