Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012

Pengesahan Annex Iii, Annex Iv, Annex V, and Annex Vi of The International Convention For The Prevention of Pollution From Ships 1973 As Modified by The Protocol of 1978 Relating There to (lampiran Iii, Lampiran Iv, Lampiran V, dan Lampiran Vi dari Konvensi Internasional Tahun 1973 Tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal Sebagaimana Diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang Terkait Daripadanya)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012

Pengesahan International Convention Maritime Search and Rescue, 1979 With Annex and 1998 Amendments to The International Convention On Maritime Search and Rescue, 1979 (resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (konvensi International Tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979 Beserta Lampiran dan Perubahan Tahun 1998 Terhadap Konvensi Internasional Tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979) (resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69))

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012

Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Morocco For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012

Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia An D The Government of The Argentine Republic On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Official Or Service Passports)

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia I

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012

Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara Penuh Pada Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Percetakan Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012

Penugasan Kepada Pt Pelabuhan Indonesia Ii (persero) untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial