UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 21 OF 2014 ON GEOTHERMAL ENERGY
PERATURAM DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
REGULATION OF THE MUNICIPALITY OF TANGERANG NUMBER 1 OF 2023 ON FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND NARCOTIC PRECURSORS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 74 OF 2020 ON INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR, PENANDATANGANAN, DAN VERIFIKASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REGULATION OF THE INDONESIAN MIGRANT WORKERS PROTECTION BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 01 OF 2020 ON STANDARD, SIGNING, AND VERIFICATION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS’ EMPLOYMENT CONTRACT
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
REGULATION OF THE MUNICIPALITY OF PALEMBANG NUMBER 4 OF 2020 ON TOURISM ORGANIZING
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
AMOUNTS, REQUIREMENTS, AND PROCEDURES FOR THE IMPOSITION OF NON-TAX STATE REVENUE TARIFFS UP TO RP0.00 (ZERO RUPIAH) OR 0% (ZERO PERCENT) ON NON-TAX STATE REVENUE TYPES APPLICABLE TO THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG DESA WISATA
REGULATION OF THE REGENCY OF SUMEDANG NUMBER 1 OF 2023 ON TOURIST VILLAGES
Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Batas Maksimal Cemaran Dalam Pangan Segar Di Peredaran
Regulation Of The National Food Agency Of The Republic Of Indonesia Number 10 Of 2024 On Maximum Levels Of Contaminants For Fresh Food In Distribution
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
REGULATION OF THE REGENCY OF BANYUWANGI NUMBER 4 OF 2016 ON AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2014 ON PUBLIC ORDER AND TRANQUILITY OF SOCIETY
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME IMBAL DAGANG,KANDUNGAN LOKAL, DAN OFSET DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI
REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 6 OF 2024 ON COUNTERTRADE, LOCAL CONTENT, AND OFFSET MECHANISMS IN PROCUREMENT OF DEFENCE AND SECURITY EQUIPMENT FROM ABROAD
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
REGULATION OF THE REGENCY OF CILACAP NUMBER 8 OF 2023 ON PROVISION OF INCENTIVE AND EASE OF INVESTMENT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 36 OF 2020 WORK COMPETENCY DEVELOPMENT THROUGH PRE-EMPLOYMENT CARD PROGRAM
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2024
REGULATION OF THE REGENT OF KUTAI KARTANEGARA NUMBER 3 OF 2024 ON PROCEDURES FOR ALLOCATION OF REVENUE SHARING OF LOCAL TAXES AND LEVIES FOR VILLAGES FOR 2024 BUDGET YEAR
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 14 OF 2016 ON GUIDELINES FOR SUSTAINABLE TOURISM DESTINATION
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA NUMBER 1 OF 2015 ON AMENDMENT TO REGULATION OF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA NUMBER 1 OF 2013 ON AUTHORITY IN SPECIALTY MATTERS OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 41 OF 2004 ON WAQF
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
REGULATION OF THE MUNICIPALITY OF BINJAI NUMBER 3 OF 2023 ON PROVISION OF INCENTIVES AND EASE OF INVESTMENT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENANAMAN MODAL
REGULATION OF THE REGENCY OF SUKOHARJO NUMBER 2 OF 2021 ON INVESTMENT
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KEMBANG JANGGUT ULU DI KECAMATAN JANGGUT
REGULATION OF THE REGENT OF KUTAI KARTANEGARA NUMBER 8 OF 2024 ON ESTABLISHMENT OF KEMBANG JANGGUT ULU PREPARED VILLAGE IN KEMBANG JANGGUT SUB-DISTRICT
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
REGULATION OF THE INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY NUMBER 27 OF 2020 ON SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE CHAIRPERSON OF THE INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY NUMBER 24 OF 2017 ON CRITERIA AND PROCEDURES FOR DRUG REGISTRATION