PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/PMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157/PMK.010/2015 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5/PMK.010/2017 ON AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCENUMBER 157/PMK.010/2015ON IMPLEMENTATION OF INCOME TAX TREATMENT UNDERPROVISIONS OF TREATIES
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 3 OF 2021 ON INTEGRATED SOCIAL WELFARE DATA MANAGEMENT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 79 OF 2014 ON NATIONAL ENERGY POLICY
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REGULATION OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4 OF 2018 ON CODE OF ETHICS OF THE AUDIT BOARD
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG UANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN USAHA RESTORAN DI HOTEL
REGULATION OF THE MINISTER OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2016 ON SERVICE CHARGE IN HOTEL BUSINESS AND RESTAURANT BUSINESS IN HOTEL
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
REGULATION OF THE REGENCY OF SEMARANG NUMBER 9 OF 2019 ON PRESERVATION AND MANAGEMENT OF TANGIBLE CULTURAL HERITAGE
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA SEBAGAI PELAKSANA KERJA SAMA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX DALAM PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGEMBANGAN TAMBANG RAW MATERIAL
REGULATION OF THE REGENT OF BATANG NUMBER 8 OF 2022 ON ASSIGNMENT TO PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA AS AN EXECUTOR OF COOPERATION WITH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX IN LAND UTILIZATION AND RAW MATERIAL MINE DEVELOPMENT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PMK.04/201818 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 71/PMK.04/2018 ON ELECTRONIC INTEGRATED BUSINESS LICENSING SERVICES IN THE FIELD OF CUSTOMS, EXCISE, AND TAXATION
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020-2024
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2021 ON NATIONAL ACTION PLAN FOR PREVENTING AND COUNTERING VIOLENT EXTREMISM THAT LEADS TO TERRORISM 2020-2024
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 21 OF 2014 ON GEOTHERMAL ENERGY
PERATURAM DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
REGULATION OF THE MUNICIPALITY OF TANGERANG NUMBER 1 OF 2023 ON FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND NARCOTIC PRECURSORS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 74 OF 2020 ON INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR, PENANDATANGANAN, DAN VERIFIKASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REGULATION OF THE INDONESIAN MIGRANT WORKERS PROTECTION BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 01 OF 2020 ON STANDARD, SIGNING, AND VERIFICATION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS’ EMPLOYMENT CONTRACT
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
REGULATION OF THE MUNICIPALITY OF PALEMBANG NUMBER 4 OF 2020 ON TOURISM ORGANIZING
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
AMOUNTS, REQUIREMENTS, AND PROCEDURES FOR THE IMPOSITION OF NON-TAX STATE REVENUE TARIFFS UP TO RP0.00 (ZERO RUPIAH) OR 0% (ZERO PERCENT) ON NON-TAX STATE REVENUE TYPES APPLICABLE TO THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG DESA WISATA
REGULATION OF THE REGENCY OF SUMEDANG NUMBER 1 OF 2023 ON TOURIST VILLAGES
Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Batas Maksimal Cemaran Dalam Pangan Segar Di Peredaran
Regulation Of The National Food Agency Of The Republic Of Indonesia Number 10 Of 2024 On Maximum Levels Of Contaminants For Fresh Food In Distribution
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
REGULATION OF THE REGENCY OF BANYUWANGI NUMBER 4 OF 2016 ON AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2014 ON PUBLIC ORDER AND TRANQUILITY OF SOCIETY
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 36 OF 2020 WORK COMPETENCY DEVELOPMENT THROUGH PRE-EMPLOYMENT CARD PROGRAM
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2024
REGULATION OF THE REGENT OF KUTAI KARTANEGARA NUMBER 3 OF 2024 ON PROCEDURES FOR ALLOCATION OF REVENUE SHARING OF LOCAL TAXES AND LEVIES FOR VILLAGES FOR 2024 BUDGET YEAR