Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999

Pengesahan International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 (konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999

Perubahan Uu 3-1998 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah dengan Uu 7-1998

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Ri Jakarta

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Perubahan Uu 14-1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999

Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Pengelolaan Zakat

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Pers

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Kehutanan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Perubahan Uu 8-1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang