1.906 Peraturan ditemukan

UU 1971

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971

Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan

Administrasi Kepemerintahan 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1971

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1971

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971

Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1971

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1971

Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1953 Tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1971

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1971

Perhitungan Anggaran Tahun 1967

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1971

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-undang

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1971

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-undang

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970

Keselamatan Kerja

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1970

Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970

Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Perdagangan & Industri 
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970

Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Perdagangan & Industri 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 Tentang Pencabutan Uu 4-1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1970

Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970

Penghapusan Pengadilan Landreform

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970

Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970

Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970

Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970

Perubahan dan Tambahan Uu 1-1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970

Perubahan dan Tambahan Uu 6-1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970

Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/ pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat