Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966

Persetujuan-persetujuan untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966

Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966

Persetujuan Antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-soal Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966

Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (asian Devolepment Bank)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966

Keanggotaan Kembali Ri dalam Dana Moneter Internasional (international Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (international Bank For Reconstruction and Development)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966

Ketentuan-ketentuan Pokok Pers

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1966

Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan Dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1966

Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Denpasar dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makassar

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan daerah Tingkat Ii Surabaya dengan Mengubah Undang-undang nomor 12 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-daerah kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965

Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965

Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965

Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan Mengubah Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii di Kalimantan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965

Pembentukan Daerah Tingkat Ii Inderagiri Hilir dengan Mengubah Undang-undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965

Pembentukan Daerah Tingkat Ii Sarolangun-bangko dan Daerah Tingkat Ii Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

Pembentukan Daerah Tingkat Ii Sarolangun-bangko dan Daerah Tingkat Ii Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

Pembentukan Daerah Tingkat Ii Batang dengan Mengubah undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965

Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara