Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956

Penetapan "undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (lembaran-negara No.31 Tahun 1950)tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-undang *)

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956

Pengubahan Undang-undang Pemilihan Umum (undang-undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-negara No. 29 Tahun 1953) *)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1956

Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang *)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956

Pengubahan "overschrijvingstarief" yang Dilampirkan Pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-nama Barang-barang Tetap(staatsblad 1949 No. 282) *)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956

Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956

Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia *)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956

Perpanjangan Jangka Waktu Masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentukberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 *)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah *)

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota-besar dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah *)

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1956

Penetapan "undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1954 Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang-undang dan Tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya *)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956

Pembelanjaan Pensiun

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956

Pembatalan Hubungan Indonesia-nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1956

Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (staatsblad 1932 No. 517)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1956

Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (staatsblad 1942 No. 487)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956

Ersetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1956

Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 (�zegelverordening 1921�)