Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1957

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN AFGHANISTAN

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1957

PERSETUJUAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN ANTARA NEGARA-NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1957

PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTARA NEGARA-NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK MESIR

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1957

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1954 TENTANG NASIONALISASI BATAVIASCHE VERKEERS MATSCHAPPIJ N.V. (B.V.M.) (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 67

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1957

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957

PENCABUTAN QUOTREGELING PO DE STAAT VAN OORLOG EN BELEGQUOT DAN PENETAPAN QUOTKEADAAN BAHAYA

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1957

VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957

PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 78 TAHUN 1954) DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1956 MENGENAI PENGGANTIAN PERKATAAN

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957

PESETUJUAN MENGENAI WARGA NEGARA YANG BERADA SECARA TIDAK SAH DIDAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PILIPINA

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1957

PERUBAHAN CANON DAN CIJNS ATAS HAK-HAK ERFPACHT DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957

PENYELESAIAN PERNYATAAN KEADAAN PERANG SEBAGAI YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957

PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1954 TENTANG PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA NO.4 TAHUN 1956)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Tidak Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Tidak Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Tidak Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KOTA BESAR, DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Tidak Berlaku