PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1955

PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1956

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1955

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1952 MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1955

PENGUBAHAN LEBIH LANJUT "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NO. 721)

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1955

PENYERAHAN URUSAN HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI KEPADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954

MEMPERSATUKAN OPSENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953, ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954

MENCABUT SIFAT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DARI UANG KERTAS PEMERINTAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENYERAHAN KEDAULATAN

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954

MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954

GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD INDONESIA 1948 NO. 141) UNTUK SELANJUTNYA

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954

PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954

MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954

PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954

PENGUBAHAN NAMA PROPINSI SUNDA KECIL MENJADI PROPINSI NUSA TENGGARA

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954

NASIONALISASI BATAVIASCHE VERKEERS MAATSCHAPPJ (B.V.M.) NV

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1954

PENGUBAHAN "KROSOK-ORDONNANTIE 1937" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1937 NO. 604)

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1954

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SUMATERA TENGAH NOMOR 50 GP 50 14 JUNI 1950 TENTANG PEMBENTUKAN WILAYAH OTONOMI

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1954

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA TENTANG PENETAPAN RANCANGAN KHUSUS DAERAH KEBON MELATI

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1954

PEDOMAN BEKERDJA UNTUK DEWAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1954

PENGANGKATAN MUHAMMAD SARDJAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA AGRARIA

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1954

PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG KENAIKAN PENSIUN TUNJANGAN BEKAS PEGAWAI PROPINSI JAWA TIMUR