Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951

PEMBERIAN TUNJANGAN LUAR-BIASA KEPADA PARA PEGAWAI BANGSA ASING

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1951

PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN PERTAMA REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1951

PENETAPAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1951, MENGENAI PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAN UNTUK PARA ANGGAUTA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951

PENGHAPUSAN BADAN HUKUM \"ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK\"

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1951

TUGAS DEWAN DAN BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951

MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA\" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1951

MEMPERPANJANG WAKTU MASIH TERBUKANYA DINAS TAHUN-ANGGARAN 1949

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951

PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1951

TARIP UANG TERA

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 37 TAHUN 1950 SEPERTI DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 5 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951

PERATURAN YANG MENGATUR PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI WARGA NEGARA YANG TIDAK ATAS KEMAUAN SENDIRI DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI PEKERJAANYA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 22 TAHUN 1950 TENTANG ENURUNAN CUKAI TEMBAKAU SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1951

MENGUBAH PEMBAGIAN RAYON SEBAGAIMANA TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH R.I.S

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951

MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT\" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1951

MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1950

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951

PERUBAHAN UU NO. 15 TAHUN 1950 RI UNTUK PENGGABUNGAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN KULON-PROGO DAN ADIKARTO DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENJADI SATU KABUPATEN YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI DENGAN NAMA KABUPATEN KULON-PROGO

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1951

PERATURAN SEMENTARA TENTANG RUMAH DINAS BAGI KETUA MAHKAMAH AGUNG, JAKSA AGUNG DAN KETUA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NR 32 TAHUN 1950 TENTANG PENGGABUNGAN PULAU WEH KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1951

PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN PRESIDEN UNIVERSITET NEGERI GAJAH MADA DI YOGYAKARTA DAN PRESIDEN BALAI PERGURUAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951

PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI NEGERI-NEGERI ASING YANG MENJALANKAN TUGASNYA DINEGERI INI