Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN II

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2012

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2012

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2012

PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2012

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2012

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ANGKA KREDITNYA

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 Tahun 2012

PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENUNDAAN TRANSAKSI DI BIDANG PERBANKAN, PASAR MODAL, DAN ASURANSI

Tidak Berlaku

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.01/PPATK/08/12 Tahun 2012

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tidak Berlaku

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tahun 2012

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

Tidak Berlaku

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-10/1.02.2/PPATK/09/12 Tahun 2012

TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

Tidak Berlaku

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-11/1.02/PPATK/09/2012 Tahun 2012

TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN