Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010

Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009

Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pindah Korupsi Serta Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009

Sekretariat Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2009

Pengikatan Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik dengan Pelaksanaan Penganggaran Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009

Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009

Badan Hukum Pendidikan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009

Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009

Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-undang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009

Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (konvensi Stockhom Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009

Pengesahan Agreement For The Implementation of The Provision of The United Nations Convention On The Law of The Sea of 10 Desember 1982 Relating to The Conservation and Management of Stradding Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stock (persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Pbb Tentang Hukum Laut 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup