Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008

Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

Penetapan Perpu 1-2008 Tentang Perubahan Uu 21-2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Uu

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008

Pengelolaan Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

Penyelenggara Pemilihan Umum

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Ri

Tidak Berlaku