Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lhokseumawe

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001

Pembentukan Kota Batu

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Perubahan Uu 31-1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2000

Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Wajib Latih dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000

Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000

Pembentukan Propinsi Banten

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000

Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000

Pembentukan Propinsi Gorontalo

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000

Hak Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan dengan Menteri Negara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Pers

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Kehutanan