Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Lembata

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999

Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999

Penjualan Saham Milik Negara Ri Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999

Perubahan Kedua Pp 59-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998

Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Psikotropika

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997

Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (konvensi Pbb Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997

Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Kupang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bekasi

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996

Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tidak Berlaku

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 1995

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, pertambangan, Tenaga Kerja, Kehutanan Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Ii timor Tengah Selatan

Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995

Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta