Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959

Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958

Penetapan Undang Undang Darurat No 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang Dimaksud dalam Pasal 5 Undangundang No 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1958

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955

Penyaluran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian dalam Sektor Partikelir

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 54 Tahun 1953) Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 No. 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian, Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954

Pertahanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950

Perguruan Tinggi Agama Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947

Pembentukan Haminte-kota Surakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947

Pembentukan Haminte-kota Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Peraturan Hukum Pidana

Tidak Berlaku