Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000

Hak Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan dengan Menteri Negara

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999

Pengesahan Protocol of 1992 to Amend The International Convention On Civil Liabilitiy For Oil Pollution Damage, 1969 (protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak,1969)

Keputusan Presiden Nomor KEPPRES52/1999 Tahun 1999

Pengesahan Protocol of 1992 to Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969 (protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 19

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Pers

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Lembata

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999

Penjualan Saham Milik Negara Ri Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999

Perubahan Kedua Pp 59-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998

Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Psikotropika

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997

Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (konvensi Pbb Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997

Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tidak Berlaku