2.111 Peraturan ditemukan

UU 1980

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

Tindak Pidana Suap

Korupsi 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1979

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

Pemerintahan Desa

Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 1977

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977

Gaji Pokok Jaksa Agung

Penegakan Hukum & Profesi Hukum 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1976

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976

Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya

Narkotika 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1976

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976

Narkotika

Narkotika 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1976

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunication Convention) Malaga-torremolinos, 1973

Hukum Internasional Pers  Telekomunikasi & Informatika 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunications Convention) Nairobi 1982

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1974

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974

Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Narkotika 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1972

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972

Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata

Pertahanan & Keamanan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1971

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi Pidana 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1971

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971

Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan

Administrasi Kepemerintahan 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970

Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Perdagangan & Industri 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1970

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970

Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Perdagangan & Industri 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 Tentang Pencabutan Uu 4-1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1969

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969

Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Tenaga Kerja 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PENPRES 1964

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1964

Pembinaan Perfilman

Perfilman 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1964

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok Pokok Perumahan

Perumahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1964

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 6 Tahun 1963 Tentang Telekomunikasi (lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang Undang

Pers  Telekomunikasi & Informatika 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1964

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964

Wajib Kerja Tenaga Para-medis

Medis Tenaga Kerja 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 1964

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1964

Peraturan Tata Tertib Dpr-gr

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPPU 1962

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962

Pokok-pokok Perumahan

Perumahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1960

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Adat Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat