Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.05/2015 Tahun 2015

Tata Cara Penyediaan Penghitungan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2015 Tahun 2015

Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Tata Cara Pemungutan Penyetoran dan Pelaporannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206pmk022013 Tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2015 Tahun 2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Pmk Nomor 75pmk032010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.07/2015 Tahun 2015

Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/kabupaten/kota yang Dialokasikan dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2015 Tahun 2015

Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Pupuk Tertentu untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2015 Tahun 2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 Tahun 2015

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/pmk.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 Tahun 2015

Pengelolaan Aset Eks Kelolaan Pt Perusahaan Pengelola Aset Persero Oleh Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.010/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor100/pmk.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Danpembayaran Pajak Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2015

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan Persero di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuanga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 Tahun 2015

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/pmk.02/2014 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (ba Bun)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125pmk062011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 Tahun 2015

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tahun 2015

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154pmk032010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Tidak Berlaku