Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1953

Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1950 Republik Indonesia (yogyakarta) Tentang Sumpah dan Janji Bagi Anggota Dewan Pemerintah Daerah Bagi Daerah-daerah Otonom di Wilayah Bekas Negara Indonesia Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1953

Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Baru

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1953

Tarip Ongkos-ongkos dalam Ordonansi 17 Desember 1909 (staatsblad 1909 Nomor 584)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1953

Penetapan Kedudukan Pegawai Pada Jawatan Kereta Api, yang Berasal dari Perusahaan Kereta Api Partikelir

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1953

Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan Tentang Pemilihan Anggota-anggota Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1953

Penambahan Tugas dan Penambahan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1953

Penambahan dalam Ketentuan Tentang Tugas dan Urusan Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan di Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1953

Susunan dan Pimpinan Kementrian Pertahanan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1953

Mengubah Lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (lembaran-negara Nomor 15 Tahun 1950)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1953

Penetapan Gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953

Penpenyerahan Resmi Sebagian dari Pada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1953

Cara Mengangkat Sumpah (menyatakan Keterangan) Anggota-anggota Badan-badan Penyelenggara Pimilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1953

Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Urusan Pegawai

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1953

Kewajiban Melaporkan Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1953

Perubahan Status Daerah Bahagian Kota Manado Menjadi Daerah Manado yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952

Susunan dan Tugas Dewan Serta Biro Rekonstruksi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1952

Dewan Perancang Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1952

Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Tunjangan (onderstand) Kepada Pegawai Negeri dan Janda Serta Anak Piatunya

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1952

Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1952

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1952

Peraturan Sementara Mengenai Penetapan Jabatan dan Gaji Pegawai Negeri Sipil Bukan Warganegara