Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.011/2012 Tahun 2012

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Pada Tahun 201 dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai dengan Hibah Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/pmk.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (lpg) Tabung 3 Kilogram

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/pmk.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.011/2012 Tahun 2012

Sasaran Inflasi Tahun 2013, 2014, dan 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 Tahun 2012

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 Tahun 2012

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2012 Tahun 2012

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 Tahun 2012

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 Tahun 2012

Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012 Tahun 2012

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/pmk.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 Tahun 2012

Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tahun 2012

Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tahun 2012

Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/pmk.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.08/2012 Tahun 2012

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/pmk.08/2008 Tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.07/2012 Tahun 2012

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tahun 2012

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 Tahun 2012

Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tahun 2012

Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2012 Tahun 2012

Kriteria dan/atau Rincian Jasa yang Disediakan Oleh Pemerintah dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai