Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

Perubahan Ketiga Uu 53-1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan, Singingi, dan Kota Batam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

Penetapan Perpu 1-2008 Tentang Perubahan Uu 21-2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Uu

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Perubahan Keempat Uu 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008

Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tidak Berlaku