Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961

Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961

Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961

Perguruan Tinggi

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960

Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960

Pengesahan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1955 (lembaran Negara Tahun 1955 No. 15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara dalam Arti "indische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419) Menjadi Undang-undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960

Sensus

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960

Stastistik

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960

Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antar Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960

Pokok-pokok Kesehatan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959

Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (lembaran-negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/ditambah, Pun Undang-undang Darurat No.28

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959

Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan Antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959

Pos

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959

Pengubahan "regeling Van Het Beroep In Belastingzaken

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959

Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959

Penghapusan "peraturan Umum Korban Perang" Dahulu Disebut "algemene Oorogsongevallen Regeling"

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959

Penetapan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1953 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-undang