Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959

Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959

Penghapusan "peraturan Umum Korban Perang" Dahulu Disebut "algemene Oorogsongevallen Regeling"

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959

Penetapan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1953 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959

Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959

Pembatalan Hak-hak Pertambangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959

Penetapan "undang-undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang-undang *)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959

Penetapan "undang-undang Darurat No. 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (lembaran Negara Tahun 1950 No. 82), Sebagai Undang-undang *)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1959

Penetapan "undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1951 untuk Mengubah dan Menambah Peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47" (lembaran-negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang-undang *)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1959

Penetapan "undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1959 Tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah" (lembaran-negara Tahun 1959 No. 1), Sebagai Undang-undang *)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1959

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran *)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959

Penetapan "undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Kedudukan-hukum Apotik Darurat" (lembaran-negara Tahun 1958 No. 137), Sebagai Undang-undang *)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959

Penetapan "undang-undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 84 Sebagai Undang-undang *)

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959

Penetapan Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1958 Tentang Perubahan Undang-undang dan Tambahan Undang-undang No. 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (lembaran-negara Tahun 1958 No. 153), Sebagai Undang-und

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959

Penetapan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (lembaran Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959

Penetapan Undang-undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959

Penetapan Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1959 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (lembaran-negara tahun 1959 No. 19), Sebagai Undang-undang *)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959

Penarikan Kembali Undang-undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-undang No. 14 Tahun 1953 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 38) *)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959

Penetapan "peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1950 (l

Tidak Berlaku