Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1958

Penetapan Bagian Xii (kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1958

Penetapan Bagian Xiii (kementerian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1958

Penetapan Bagian Xiv (kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1958

Penetapan Bagian Xv (kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Iv (percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. V (jawatan Pos Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Vii (pelabuhan Makassar) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Viii (pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Ix (pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. X (pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Xi (pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Xii (pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Xii (pelabuhan Palembang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Xiii (perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Xvi (jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1955 Tentang Peraturan-peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 78) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1958

Pengubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (lembaran-negara Tahun 1950 No. 30)

Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1958

Penetapan Undang Undang Darurat No 8 Tahun 1952 Tentang Mengubah dan Menambah Undangundang Bea Berat Barang Goederengeld Ordonnantie Beserta Peraturan Bea Berat Barang Algemeen Goederengeld Reglementquot Lembarannegara Tahun 1952 No 39 Sebagai Undangundang

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

Penetapan Undangundang Darurat No 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undangundang No 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ii dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengahquot Lembarannegara Tahun 1957 No 77 Sebagai Undangundang

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958

Ikut-serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949