Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1958

Penetapan Bagian Ix (kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958

Penetapan Bagian X (kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1958

Penetapan Bagian Xi (kementerian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1958

Penetapan Bagian Xii (kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1958

Penetapan Bagian Xiii (kementerian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1958

Penetapan Bagian Xiv (kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1958

Penetapan Bagian Xv (kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Iv (percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. V (jawatan Pos Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Vii (pelabuhan Makassar) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Viii (pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Ix (pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. X (pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Xi (pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Xii (pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Xii (pelabuhan Palembang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Xiii (perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.b.w. Xvi (jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1958

Penetapan Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1955 Tentang Peraturan-peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 78) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1958

Pengubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (lembaran-negara Tahun 1950 No. 30)