Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. X (pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xi (pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xii (pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xiii (perusahaan Tambang Timah di di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xiv (perusahaan Batu Bara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xv (perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xvi (jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xvii (perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xviii (penataran Angkatan Laut) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1954

Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Penetapan "undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea"(lembaran-negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1954

Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Penetapan "undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea"(lembaran-negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-barang (undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1953

Mengubah dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953

Pembukaan Apotik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953

Apotik Darurat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953

Menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (lembaran-negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953

Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953

Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953

Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953

Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Tidak Berlaku