Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1953

Penetapan "uu Drt 4-1953 Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin dan Sebagainya"

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1953

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-tahun 1953 dan Berikutnya� (lembaran-negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1953

penetapan "undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951, Tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonanasi Pajak Peralihan 1944" (lembaran-negara Nomor 103 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1953

Penetapan �undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Tentang Pemungutan Pajak Penjualan� (lembaran-negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1953

Penetapan "undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian dari Bagian-bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (lembaran-negara Nomor 87 Tahun 1951 Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953

Penetapan �undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Tentang Pemungutan Pajak Penjualan� (lembaran-negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953

Bank Tabungan Pos

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1953

Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1952

Penetapan Undangundang Darurat Nr 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan Quotrechtnordonnantiequot Staatblad 1882 No 240 Jo Staatblad 1931 No 471 Sebagai Undangundang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1952

Penetapan "undang-undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1952

Penetapan "undang-undang Darurat Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-anggaran 1950" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi-ordonansi Mengenai Masalah-masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (undang-undang Darurat Nr 36 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952

Pembebasan Bea-masuk untuk Barang-barang Berupa Kiriman-kiriman Hadiah yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1952

Penetapan "undang-undang Nr 6 Tahun 1951 untuk Mengubah "grondhuur Ordonantie" (stbl 1918 Nr 88) dan "vorstenlandsch Grondhuurreglement" (stbl. 1918 Nr 20)" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952

Menetapkan Undang-undang Darurat Nr 14 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1952

Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1952

Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1952

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (opsenten) Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1951 (undang-undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1952

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (opsenten) Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1952 (undang-undang Darurat Nr 4 Tahun 1952) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952

Pembaharuan Bea-bea Spesifik dan Penggantiannya dengan Bea-bea Ad Valorem