Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953

Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953

Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia Penetapan Peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.i.s. (lembaran-negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953

Penetapan Peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.i.s.(lembaran-negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953

Penetapan Peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (lembaran-negara Nomor 84 Tahun 1952) Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953

Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953

Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953

Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953

Akibat-akibat dari Pada Undang-undang Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953

Merawat Orang-orang Miskin dan Orang-orang yang Kurang Mampu

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953

Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 �jachtordonnantie Java En Madura 1940� (staatsblad 1939 Nr 733)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1953

Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-import Bank of Washington

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1953

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Republik Suria

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953

Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1953

Kewajiban Melaporkan Perusahaan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1953

Penetapan �undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-undang Pajak Peredaran 1950� (lembaran-negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953

Penetapan "undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (lembaran-negara Nomor 19 Tahun 1950) dan "undang-undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan dan Perubahan Undang-undang Pajak Peredaran 1950" (lembarannegara Nomor 80 Tahun 1950), Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1953

Penetapan "undang-undang Darurat Tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak Lama, yang Dikeluarkan Berdasarkan " Indische Muntwet 1912" (undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952, Lembaran-negara Nomor 86 Tahun 1952)" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953

Penetapan "undang-undang Darurat Tentang Penghentian Berlakunya "indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang" (undang-undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (lembaran-negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1953

Penetapan "undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951,tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten Atas Beberapa Macam Cukai" (lembaran-negara Nomor 43 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1953

Penetapan �undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953, Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin dan Sebagainya� (lembaran-negara Nomor 11 Tahun 1953), Sebagai Undang-undang