PERBAN 2025

---

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI INVESTASI KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DAERAH

PERBAN 2025

---

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PERBAN 2025

---

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2025

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERBAN 2025

---

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 5 Tahun 2025

KRITERIA PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM SERTIFIKASI HALAL MELALUI PERNYATAAN HALAL DAN TATA CARA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL

PERBAN 2025

---

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOTA

PERBAN 2025

---

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2025

PENILAIAN PEMENUHAN PERSYARATAN CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK PADA FASILITAS PEMBUATAN OBAT IMPOR

PERBAN 2025

---

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2025

PEDOMAN PENILAIAN PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN MENGANDUNG PROBIOTIK

PERBAN 2025

---

Peraturan Kepala Otorita Ibu kota Nusantara Nomor 15 Tahun 2025

PEMBENTUKAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

PERBAN 2025

---

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025 2029

PERBAN 2025

---

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025

PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN

PERBAN 2025

---

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2025

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PERBAN 2025

---

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA

PERBAN 2025

---

Peraturan Badan Penyelenggara Haji Nomor 2 Tahun 2025

LOGO DAN PENGGUNAAN LOGO PADA BADAN PENYELENGGARA HAJI

PERBAN 2025

---

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025

PENYELENGGARAAN BELI SEKARANG BAYAR NANTI BUY NOW PAY LATER

PERBAN 2025

---

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTA

PERBAN 2025

---

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2025

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

PERBAN 2025

---

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2025

PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERBAN 2025

---

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2025

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PERBAN 2025

---

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025 2029

PERBAN 2025

---

Peraturan Kepala Otorita Ibu kota Nusantara Nomor 9 Tahun 2025

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA IBU KOTA NUSANTARA DALAM LINGKUP KEWENANGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA