Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970

Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966

Hygiene

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1966

Penghapusan Pengadilan Adat/swapraja dan Pembentukan Pengadilan pengadilan Negeri di Irian Barat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964

Wajib Kerja Tenaga Para-medis

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1962

Pemberian Ganjaran (premi) Kepada Orang-orang yang Telah Memberikan Jasanya dalam Pengusutan Beberapa Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 1960

Pemberian Ganjaran (premi) Kepada Orang-orang yang Telah Memberikan Jasanya dalam Pengusutan Beberapa Tindak Pidana

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959

Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan Antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959

Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1958

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958

Penetapan Bagian X (kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1957

Penetapan Bagian X (kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1957

Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik India

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1957

Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik Mesir

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955

Penyaluran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian dalam Sektor Partikelir

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954

Pernyataan Berlakunya Undang-undang No 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1954

Penetapan Bagian X (kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952

Pembebasan Bea-masuk untuk Barang-barang Berupa Kiriman-kiriman Hadiah yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951

Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan