Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013

Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT-II/2013 Tahun 2013

Pedoman Penanganan Pengaduan Internal (whistleblower System) dan Eksternal (pengaduan Masyarakat) Atas Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Kehutanan

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2013

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013

Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals and Pesticides In International Trade (konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013

Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2013

Pengesahan Agreement For The Establishment of The International Anti-corruption Academy As An International Organization Persetujuan Pendirian Akademi Antikorupsi Internasional Ebagai Organisasi Internasional)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For Development of The Private Sector

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013

Pengesahan Convention On The Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks In The Western and Centeral Pacific Ocean (konvensi Tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah)

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013

Investigasi Kecelakaan Transportasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses Atau yang Telah Diputus Oleh Pengadilan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.15 Tahun 2012

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.17 Tahun 2012

Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (p4gn) dan Psikotropika di Sektor Transportasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.3 Tahun 2012

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012

Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012

Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2012

Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012

Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (agreement Between The Government of The Hongkong Special Administrative Region of The People's Republic of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Sistem Peradilan Pidana Anak