Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
Politik dan Pemilu Konstitusional & Tata Negara Pemda- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Politik dan Pemilu Konstitusional & Tata Negara- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007
Perusahaan Daerah Jasa Transportasi
Transportasi- Dokumen :
-
Kota Bogor
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara Pemda Pelayanan PublikPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Ri
Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata NegaraUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris
Penegakan Hukum & Profesi Hukum- Dokumen :
-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006
Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi Pbb Menentang Korupsi, 2003)
Korupsi Hukum Internasional Pidana- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006
Konstitusional & Tata Negara Pemda Politik dan PemiluUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006
Hak Keuangan Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Korupsi- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005
Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pidana Korupsi- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat