1.172 Peraturan ditemukan

UU 2008

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Politik dan Pemilu Konstitusional & Tata Negara Pemda 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2008

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Pelayaran

Pertahanan & Keamanan Riset dan Teknologi Transportasi 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2008

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Politik dan Pemilu Konstitusional & Tata Negara 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERDA 2007

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007

Perusahaan Daerah Jasa Transportasi

Transportasi 
  • Dokumen :
  • Kota Bogor
PP 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara Pemda Pelayanan Publik 

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2007

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2007

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

Penyelenggara Pemilihan Umum

Konstitusional & Tata Negara Politik dan Pemilu 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2007

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Ri

Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris

Penegakan Hukum & Profesi Hukum 
  • Dokumen :
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
UU 2006

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi Pbb Menentang Korupsi, 2003)

Korupsi Hukum Internasional Pidana 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2006

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006

Penetapan Perpu 1-2006 Tentang Perubahan Kedua Uu 12-2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Uu

Konstitusional & Tata Negara Pemda Politik dan Pemilu 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2006

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Kewarganegaraan Ri

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2006

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Perlindungan Saksi dan Korban

Narkotika 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2005

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

HAM Hukum Internasional Politik dan Pemilu 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2005

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005

Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pidana Korupsi 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat