1.172 Peraturan ditemukan

UU 1980

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

Tindak Pidana Suap

Korupsi 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 1977

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977

Gaji Pokok Jaksa Agung

Penegakan Hukum & Profesi Hukum 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1976

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976

Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya

Narkotika 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1976

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976

Narkotika

Narkotika 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1976

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunication Convention) Malaga-torremolinos, 1973

Hukum Internasional Pers  Telekomunikasi & Informatika 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunications Convention) Nairobi 1982

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1974

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974

Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Narkotika 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1971

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi Pidana 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1964

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 6 Tahun 1963 Tentang Telekomunikasi (lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang Undang

Pers  Telekomunikasi & Informatika 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 1964

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1964

Peraturan Tata Tertib Dpr-gr

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1958

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958

Penetapan Undang Undang Darurat No 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang Dimaksud dalam Pasal 5 Undangundang No 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 1958

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1958

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah

Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara Pemda Politik dan Pemilu 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1956

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat