Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000

Hak Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan dengan Menteri Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Pers

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999

Penjualan Saham Milik Negara Ri Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Psikotropika

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997

Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (konvensi Pbb Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997

Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992

Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Telekomunikasi Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989

Telekomunikasi

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1986

Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunications Convention) Nairobi 1982

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984

Wabah Penyakit Menular

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hukum Acara Pidana