1.172 Peraturan ditemukan

PP 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Korupsi 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2004

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004

Penetapan Perpu 2-2004 Tentang Perubahan Uu 12-2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Uu

Konstitusional & Tata Negara Pemda Politik dan Pemilu 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2004

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

Komisi Yudisial

Korupsi 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2004

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Korupsi Tenaga Kerja 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2003

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Politik dan Pemilu 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2003

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Advokat

Penegakan Hukum & Profesi Hukum 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2003

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

Badan Usaha Milik Negara

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2003

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003

Pengesahan Ilo Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (konvensi Ilo No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)

Perdagangan & Industri Hukum Internasional 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2003

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Politik dan Pemilu 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2003

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Politik dan Pemilu 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2003

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Perubahan Uu 15-2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Narkotika 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2003

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara Pemda 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2002

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi Pidana 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2002

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002

Partai Politik

Konstitusional & Tata Negara 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2002

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Penyiaran

Narkotika 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERBAN 2001

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 Tahun 2001

Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank

Keuangan & Perbankan Modal dan Saham 
  • Dokumen :
  • Bank Indonesia
UU 2001

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Perubahan Uu 31-1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi Pidana 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pers  Telekomunikasi & Informatika 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi 

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat