Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Iv (percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw V (jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Vi (perusahaan Negeri untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Vii(pelabuhan Makassar) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Viii (pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Ix (pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw X (pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Xi (pelabuhan Tanjung Priok) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Xii(pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Xiii(perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Xiv (perusahaan Batubara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Xv(perusahaan Batubara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Xvi (jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Xvii(perusahaan Produksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1957

Penetapan Bagian Ibw Xviii(penataran Angkatan Laut) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1957

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1957

Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik India

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1957

Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik Mesir

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1957

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.v. (b.v.m.) (lembaran-negara Tahun 1954 No. 67

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri